5,2 Juta Rakyat Termiskin Dari BPJS Kesehatan Semakin Dekat Ke Liang Kubur

bali.inapos.com – Kemensos Nonaktifkan 5,2 Juta Peserta BPJS Kesehatan  Khusus Penerima Bantuan Iuran dari APBN NASIONAL mulai 1 Agustus 2019, tidak jelas alasannya.

Padahal, peserta BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN, jelas adalah rakyat miskin yang tidak berdaya, termasuk untuk mengurus kepesertaannya sebagai anggota BPJS Kesehatan yang layak dan patut mendapat bantuan dan kemudahan. Karena mereka umunya buksn saja sebagai rakyat miskin, tapi juga umumnya terbatas dalam kemampuan dan pengetahuan guna mendapat fasilitas yang layak dan patut mereka terima. Demikian ungkap Ratuate dari Komunitas Buruh Indonesia menanggapi keputusan sepihak Kemensos untuk memutus pelayanan BPJS Kesehatan terhadap rakyat miskin.

Untuk mengharap semua peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mencek segera statusnya masing-masing saja sudah menjadi masalah tersendiri, kata Ratuate. Yang pasti, anggota BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dominan akan tahu ketika mereka umumnya memerlukan bantuan, tetapi sudah tidak lagi tercatat sebagai peserts BPJS Kesehatan, namun sakit yang diderita mereka sudah terlanjur mendera mereka, hingga membuat semua anggota keluarga dari masyarakat miskin itu semakin menderita.

Mulai 1 Agustus 2019, Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 5.227.852 peserta BPJS Kesehatan dengan kategori PBI yang dibiayai oleh APBN. Lalu bagaimana mungkin alasan dari Kemensos membatalkan kepesertaan anggota rakyat miskin ini dari BPJS Kesehatan hanya karena menganggap data mereka tidak ada lagi dalam basis data terpadu (BDT) Kemensos.

Data orang miskin yang hilang itu jelas mengindikasikan kurangnya perhatian yang serius untuk menyantuni orang miskin yang selama ini memang masih terus dipinggirkan seperti anak haram.

Kakau pun ada alasan lain dari kebijakan menonaktifkan 5.2 juta peserta BPJS tergolong paling miskin itu karena harus dibiayai dari anggaran APBN, seperti ditemukan peserta yang nomor induk kependudukan (NIK)-nya tidak sesuai, itu tidak bijak bila kesakagan itu dibebankan pada mereka, tetapi itu jelas kesalahan Kemendagri dan turunannya yang mengurus masalah data penduduk.

Staf Khusus Menteri Sosial Febri Hendri Antoni Arief mengakui, Kemensos telah melakukan kerja sama dengan pemda untuk melakukan validasi data penduduk sebelum kebijakan culas yang menonaktifan kepesertaan rakyat miskin dari keanggotaan BPJS Kesehatan itu.

Staff khusus Kemensos juga mengataksn ada 96,8 juta jiwa peserta PBI yang didata dan sudah dilakukan verifikasi. Hingga akhirnya, jumlah peserta BPJS Kesehatan Penerima Batuan Iuran dari APBN yang tersortir sebanyak 5,2 juta jiwa yang dinonaktifkan.

Tindakan dari penonaktifan peserta BPJS Kesehatan ini juga dibarengi dengan pengaktifan peserta lain. Dengan demikian, 5,2 juta peserta PBI tersebut tetap terisi oleh warga masyarakat miskin yang lain.

Staff khusus Kemensos Febri Hendri Antoni Arief mengklaim bahwa setiap bulan Kemensos telah melakukan verifikasi peserta PBI. Dia akui memang baru kali ini merupakan verifikasi yang terbanyak, hasilnya adalah terselamatkannya uang negara.

Namun Kemensos maupun Dinsos belum pernah menghubungi peserta yang dinonaktifkan. Karena menurut Kemensos bahwa hal itu adalah tugas BPJS Kesehatan, bukan tugas Kemensos maupun Dinsos.

Kesan adanya upata “melempar batu sembunyi tangan” dalam mengurus masalah rakyat kecil ini semakin jelas cuma ingin gagah-gagahan belaka. Tak serius. Bagaimana mungkin mencoret 5,2 juta peserta BPJS Kesehatan untuk rakyat termiskin ini tanpa sosialisasi dan usaha menjemput bola agar rakyat miskin tidak semakin susah dan terpinggirkan.

Lalu apa pula gunanta Dinsos membuka Pos Pengaduan ? Sungguhkah itu bukan sekedar membagi-bagi dan mensahkan angggaran proyek belaka yang tidak maksimal manfaatnya untuk membantu rakyat miskin ? (red)

Bayangkan, jika Kemensos serta Dinsos merasa cukup menghimbau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *